ADD Tak Bisa Naik, Pemkab Pacitan Bakal Mengkaji Ulang

PEMDES NGUMBUL, 14 Maret 2019 12:56:01 WIB

ngumbul.kabpacitan.id-Harapan sejumlah kepala desa di Pacitan untuk menambah anggaran dana desa (ADD) seiring terbitnya PP 11/19 nampaknya masih menemui jalan buntu. Pasalnya, alokasi ADD didasarkan pada beberapa indikator penentu.
Hal ini disampaikan Sanyoto, Kepala Bapemas dan Pemdes. Ia menjelaskan kebijakan atas PP tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap penghasilan tetap (siltap) perangkat desa yang disetarakan dengan gaji PNS ruang/golongan IIA. Sehingga, hal itu tidak ada keterkaitannya dengan indikator alokasi ADD.
Ia mengimbau agar pemerintah desa tak perlu berkecil hati. Sebab pemkab akan mengkaji proporsi ADD agar siltap perangkat desa terpenuhi dan pembangunan infrastruktur di setiap desa tidak mengalami kendala.
"Siltap sebagaimana ketentuan PP 11/19 diambilkan dari dana desa (DD) sebesar 5 persen. Tentu untuk ADD besar kemungkinan akan bisa dikaji soal proporsi penganggarannya di APBDesa," kata Sanyoto, Rabu (13/3).
Menurut ia, dengan terbitnya PP baru itu ketentuan porsi penganggaran 30 persen untuk siltap dan operasional desa serta 70 persen untuk belanja infrastruktur, dapat dikesampingkan.
"Nah celah ini yang akan bisa dimanfaatkan untuk mengkaji soal proporsi penganggaran yang bersumber dari ADD. DD saja bisa dimanfaatkan sebesar 5 persen untuk siltap, kenapa ADD tidak? Namun sekali lagi persoalan ini masih kita kaji dengan Bappeda dan BP2KD," jelasnya.
Kepala BP2KD Pacitan Heru Sukresno juga memberikan pernyataan senada. Ia menyatakan akan duduk bersama lintas sektor guna mengkaji kembali soal proporsi penganggaran ADD seiring terbitnya PP 11/19 tersebut.
"Kita masih akan kaji dulu dengan beberapa OPD terkait dan juga FKKD soal kebijakan penerapan proporsi ADD di APBDesa," tuturnya secara terpisah.
Hal senada disampaikan Putatmo Sukandar, Kabag Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama Setkab Pacitan. Pihaknya akan duduk bersama dengan lintas stakeholder guna merumuskan dan mengkaji kembali soal proporsi ADD. Seperti Bappemas dan Pemdes, Bappeda, BP2KD, Bagian Hukum, serta Bagian Pemerintahan, akan dilibatkan dalam mengkaji persoalan tersebut.
"Mungkin secepatnya hal tersebut akan segera kami kaji dengan melibatkan sejumlah stakeholder terkait. Kami harapkan, semua pemdes tetap tenang menunggu hasil kajian nantinya," tegas dia. (admin/bangsaonline)

Artikel Terkini

  • LKPJ 2017

    09 September 2018 03:03:31 WIB PEMDES NGUMBUL
    LKPJ 2017
    ... ..selengkapnya

  • PERATURAN KEPALA DESA NGUMBUL NO 08 TAHUN 2014 TENTANG SOP

    09 September 2018 02:48:04 WIB PEMDES NGUMBUL
    PERATURAN KEPALA DESA NGUMBUL NO 08 TAHUN 2014 TENTANG SOP
    bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tangungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Bidang Pelayanan Pungutan dan Non Pungutan Desa serta dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelen... ..selengkapnya

  • BUKU PEDOMAN STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK UNTUK PEMDES

    08 September 2018 17:00:37 WIB PEMDES NGUMBUL
    BUKU PEDOMAN STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK UNTUK PEMDES
    Buku ini merupakan ikhtiar KI Provinsi Jawa Timur untuk memperluas implementasi Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), sekaligus mempertegas sinergi dengan Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Sinergi kedua UU tersebut memberi mandat terc... ..selengkapnya

  • TUPOKSI PPID DESA NGUMBUL

    08 September 2018 09:27:08 WIB PEMDES NGUMBUL
    TUPOKSI PPID DESA NGUMBUL
    TUPOKSI PPID DESA NGUMBUL1. Tugas dan Fungsi Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentasiTugas: Memberikan arahan dan pembinaan atas  pengelolaan  informasi dan  dokumentasi  publik  di  lingkungan Pemerintah Desa Ngumbul.Fungsi :Pembina  dan  pengarah&n... ..selengkapnya

  • SELAYANG PANDANG PROFIL PPID

    08 September 2018 09:10:52 WIB PEMDES NGUMBUL
    SELAYANG PANDANG PROFIL PPID
    Profil PPID   Latar Belakang  Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Karenanya, hak memperoleh informasi termasuk hak asasi manusia. Bahkan, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujud... ..selengkapnya

Layanan Mandiri


Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Masukkan NIK dan PIN!

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS (GPR)

PROFIL DESA NGUMBUL

E-PAPER SID

Majalah DesaKu

VIDEO LIERASI DIGITAL

BPBD PACITAN

LINK PPID

WEBSITE KIM PENA

Lokasi Ngumbul

tampilkan dalam peta lebih besar