ADD Tak Bisa Naik, Pemkab Pacitan Bakal Mengkaji Ulang

PEMDES NGUMBUL, 14 Maret 2019 12:56:01 WIB

ngumbul.kabpacitan.id-Harapan sejumlah kepala desa di Pacitan untuk menambah anggaran dana desa (ADD) seiring terbitnya PP 11/19 nampaknya masih menemui jalan buntu. Pasalnya, alokasi ADD didasarkan pada beberapa indikator penentu.
Hal ini disampaikan Sanyoto, Kepala Bapemas dan Pemdes. Ia menjelaskan kebijakan atas PP tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap penghasilan tetap (siltap) perangkat desa yang disetarakan dengan gaji PNS ruang/golongan IIA. Sehingga, hal itu tidak ada keterkaitannya dengan indikator alokasi ADD.
Ia mengimbau agar pemerintah desa tak perlu berkecil hati. Sebab pemkab akan mengkaji proporsi ADD agar siltap perangkat desa terpenuhi dan pembangunan infrastruktur di setiap desa tidak mengalami kendala.
"Siltap sebagaimana ketentuan PP 11/19 diambilkan dari dana desa (DD) sebesar 5 persen. Tentu untuk ADD besar kemungkinan akan bisa dikaji soal proporsi penganggarannya di APBDesa," kata Sanyoto, Rabu (13/3).
Menurut ia, dengan terbitnya PP baru itu ketentuan porsi penganggaran 30 persen untuk siltap dan operasional desa serta 70 persen untuk belanja infrastruktur, dapat dikesampingkan.
"Nah celah ini yang akan bisa dimanfaatkan untuk mengkaji soal proporsi penganggaran yang bersumber dari ADD. DD saja bisa dimanfaatkan sebesar 5 persen untuk siltap, kenapa ADD tidak? Namun sekali lagi persoalan ini masih kita kaji dengan Bappeda dan BP2KD," jelasnya.
Kepala BP2KD Pacitan Heru Sukresno juga memberikan pernyataan senada. Ia menyatakan akan duduk bersama lintas sektor guna mengkaji kembali soal proporsi penganggaran ADD seiring terbitnya PP 11/19 tersebut.
"Kita masih akan kaji dulu dengan beberapa OPD terkait dan juga FKKD soal kebijakan penerapan proporsi ADD di APBDesa," tuturnya secara terpisah.
Hal senada disampaikan Putatmo Sukandar, Kabag Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama Setkab Pacitan. Pihaknya akan duduk bersama dengan lintas stakeholder guna merumuskan dan mengkaji kembali soal proporsi ADD. Seperti Bappemas dan Pemdes, Bappeda, BP2KD, Bagian Hukum, serta Bagian Pemerintahan, akan dilibatkan dalam mengkaji persoalan tersebut.
"Mungkin secepatnya hal tersebut akan segera kami kaji dengan melibatkan sejumlah stakeholder terkait. Kami harapkan, semua pemdes tetap tenang menunggu hasil kajian nantinya," tegas dia. (admin/bangsaonline)

Artikel Terkini

  • JADWAL PIKET

    08 September 2018 08:28:28 WIB PEMDES NGUMBUL
    JADWAL PIKET
    NO NAMA HARI JAM LAYANAN 1 LIS SUGIANTO SENIN 08.00 – 14.00 2 HAMDANI SELASA 08.00 – 14.00 3 AI ROHIMAH RABU 08.00 – 14.00 4 MUJARI KAMIS 08.00 – 14.00 5 MASHUDI JUMAT 08.00 – 11.30   Selaku Ketua Pengelola PPID Desa Ngumbul     LIS SUGIAN... ..selengkapnya

  • HAK WARGA NEGARA

    08 September 2018 08:17:46 WIB PEMDES NGUMBUL
    HAK WARGA NEGARA
    HAK WARGA NEGARA Melihat & Mengetahui Informasi Publik Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum Mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan informasi Mengembangkan ilmu pengetahuan & mencerdaskan kehidupan bangsa Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan pera... ..selengkapnya

  • KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

    08 September 2018 08:16:34 WIB PEMDES NGUMBUL
    KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
    KEWAJIBAN BADAN PUBLIK Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Membangun sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien. Mem... ..selengkapnya

  • KELOMPOK BERBADAN HUKUM

    08 September 2018 08:15:45 WIB PEMDES NGUMBUL
    KELOMPOK BERBADAN HUKUM
    Kelompok berbadan hukum Syarat Pemohon informasi lembaga berbadan hukum Indonesia adalah “Melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri“. ... ..selengkapnya

  • KELOMPOK TIDAK BERBADAN HUKUM

    08 September 2018 08:14:55 WIB PEMDES NGUMBUL
    KELOMPOK TIDAK BERBADAN HUKUM
    Kelompok tidak berbadan hukum Syarat Pemohon informasi kelompok tidak berbadan hukum adalah a. Kelompok Warga Negara Indonesia (WNI) b. Melampirkan tandatangan dan Kartu Tanda Penduduk seluruh anggota kelompok. ... ..selengkapnya

Layanan Mandiri


Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Masukkan NIK dan PIN!

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS (GPR)

PROFIL DESA NGUMBUL

E-PAPER SID

Majalah DesaKu

VIDEO LIERASI DIGITAL

BPBD PACITAN

LINK PPID

WEBSITE KIM PENA

Lokasi Ngumbul

tampilkan dalam peta lebih besar