ADD Tak Bisa Naik, Pemkab Pacitan Bakal Mengkaji Ulang

PEMDES NGUMBUL, 14 Maret 2019 12:56:01 WIB

ngumbul.kabpacitan.id-Harapan sejumlah kepala desa di Pacitan untuk menambah anggaran dana desa (ADD) seiring terbitnya PP 11/19 nampaknya masih menemui jalan buntu. Pasalnya, alokasi ADD didasarkan pada beberapa indikator penentu.
Hal ini disampaikan Sanyoto, Kepala Bapemas dan Pemdes. Ia menjelaskan kebijakan atas PP tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap penghasilan tetap (siltap) perangkat desa yang disetarakan dengan gaji PNS ruang/golongan IIA. Sehingga, hal itu tidak ada keterkaitannya dengan indikator alokasi ADD.
Ia mengimbau agar pemerintah desa tak perlu berkecil hati. Sebab pemkab akan mengkaji proporsi ADD agar siltap perangkat desa terpenuhi dan pembangunan infrastruktur di setiap desa tidak mengalami kendala.
"Siltap sebagaimana ketentuan PP 11/19 diambilkan dari dana desa (DD) sebesar 5 persen. Tentu untuk ADD besar kemungkinan akan bisa dikaji soal proporsi penganggarannya di APBDesa," kata Sanyoto, Rabu (13/3).
Menurut ia, dengan terbitnya PP baru itu ketentuan porsi penganggaran 30 persen untuk siltap dan operasional desa serta 70 persen untuk belanja infrastruktur, dapat dikesampingkan.
"Nah celah ini yang akan bisa dimanfaatkan untuk mengkaji soal proporsi penganggaran yang bersumber dari ADD. DD saja bisa dimanfaatkan sebesar 5 persen untuk siltap, kenapa ADD tidak? Namun sekali lagi persoalan ini masih kita kaji dengan Bappeda dan BP2KD," jelasnya.
Kepala BP2KD Pacitan Heru Sukresno juga memberikan pernyataan senada. Ia menyatakan akan duduk bersama lintas sektor guna mengkaji kembali soal proporsi penganggaran ADD seiring terbitnya PP 11/19 tersebut.
"Kita masih akan kaji dulu dengan beberapa OPD terkait dan juga FKKD soal kebijakan penerapan proporsi ADD di APBDesa," tuturnya secara terpisah.
Hal senada disampaikan Putatmo Sukandar, Kabag Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama Setkab Pacitan. Pihaknya akan duduk bersama dengan lintas stakeholder guna merumuskan dan mengkaji kembali soal proporsi ADD. Seperti Bappemas dan Pemdes, Bappeda, BP2KD, Bagian Hukum, serta Bagian Pemerintahan, akan dilibatkan dalam mengkaji persoalan tersebut.
"Mungkin secepatnya hal tersebut akan segera kami kaji dengan melibatkan sejumlah stakeholder terkait. Kami harapkan, semua pemdes tetap tenang menunggu hasil kajian nantinya," tegas dia. (admin/bangsaonline)

Artikel Terkini

  • PERSEORANGAN

    08 September 2018 08:14:17 WIB PEMDES NGUMBUL
    PERSEORANGAN
    Perseorangan Syarat Pemohon informasi perseorangan adalah a. Warga Negara Indonesia (WNI) b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). ... ..selengkapnya

  • FORMULIR

    08 September 2018 05:56:34 WIB PEMDES NGUMBUL
    FORMULIR
    FORMULIRPemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang . HAK PEMOHON INFORMASI PUBLIKPengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi pubblik sebagaimana diatur dalam Unda... ..selengkapnya

  • DAFTAR PENGHARGAAN 2017 - 2018

    08 September 2018 05:35:24 WIB PEMDES NGUMBUL
    DAFTAR PENGHARGAAN 2017 - 2018
    DAFTAR PENGHARGAAN 2017-2018 DESA NGUMBUL, KECAMATAN TULAKAN, KABUPATEN PACITAN NO NAMA TAHUN NASIONAL   PROVINSI KABUPATEN 1. SID AWARD 2017 Kabupaten Pacitan, Desa Ngumbul Juara 1 Website terbaik Lomba SID Award 2017 yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kab... ..selengkapnya

  • INFORMASI SETIAP SAAT

    08 September 2018 05:12:53 WIB PEMDES NGUMBUL
    INFORMASI SETIAP SAAT
    INFORMASI SETIAP SAAT MEDIA LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DESA NGUMBUL NO NAMA NO TELP / MEDIA SOSIAL KETERANGAN 1 Call Center PPID  081 803 396 120   2 SMS Center  083 125 288 777   3 Website Desa http://ngumbul.kabpacitan.id/   4 Link PPID Desa http://ngumbu... ..selengkapnya

  • INFORMASI DIKECUALIKAN

    08 September 2018 05:11:38 WIB PEMDES NGUMBUL
    INFORMASI DIKECUALIKAN
    INFORMASI DIKECUALIKAN Informasi yang bisa menghambat proses penegakan hukum Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara Informasi yang dapat mengungkap kekayaan alam... ..selengkapnya

Layanan Mandiri


Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Masukkan NIK dan PIN!

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS (GPR)

PROFIL DESA NGUMBUL

E-PAPER SID

Majalah DesaKu

VIDEO LIERASI DIGITAL

BPBD PACITAN

LINK PPID

WEBSITE KIM PENA

Lokasi Ngumbul

tampilkan dalam peta lebih besar