ADD Tak Bisa Naik, Pemkab Pacitan Bakal Mengkaji Ulang

PEMDES NGUMBUL, 14 Maret 2019 12:56:01 WIB

ngumbul.kabpacitan.id-Harapan sejumlah kepala desa di Pacitan untuk menambah anggaran dana desa (ADD) seiring terbitnya PP 11/19 nampaknya masih menemui jalan buntu. Pasalnya, alokasi ADD didasarkan pada beberapa indikator penentu.
Hal ini disampaikan Sanyoto, Kepala Bapemas dan Pemdes. Ia menjelaskan kebijakan atas PP tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap penghasilan tetap (siltap) perangkat desa yang disetarakan dengan gaji PNS ruang/golongan IIA. Sehingga, hal itu tidak ada keterkaitannya dengan indikator alokasi ADD.
Ia mengimbau agar pemerintah desa tak perlu berkecil hati. Sebab pemkab akan mengkaji proporsi ADD agar siltap perangkat desa terpenuhi dan pembangunan infrastruktur di setiap desa tidak mengalami kendala.
"Siltap sebagaimana ketentuan PP 11/19 diambilkan dari dana desa (DD) sebesar 5 persen. Tentu untuk ADD besar kemungkinan akan bisa dikaji soal proporsi penganggarannya di APBDesa," kata Sanyoto, Rabu (13/3).
Menurut ia, dengan terbitnya PP baru itu ketentuan porsi penganggaran 30 persen untuk siltap dan operasional desa serta 70 persen untuk belanja infrastruktur, dapat dikesampingkan.
"Nah celah ini yang akan bisa dimanfaatkan untuk mengkaji soal proporsi penganggaran yang bersumber dari ADD. DD saja bisa dimanfaatkan sebesar 5 persen untuk siltap, kenapa ADD tidak? Namun sekali lagi persoalan ini masih kita kaji dengan Bappeda dan BP2KD," jelasnya.
Kepala BP2KD Pacitan Heru Sukresno juga memberikan pernyataan senada. Ia menyatakan akan duduk bersama lintas sektor guna mengkaji kembali soal proporsi penganggaran ADD seiring terbitnya PP 11/19 tersebut.
"Kita masih akan kaji dulu dengan beberapa OPD terkait dan juga FKKD soal kebijakan penerapan proporsi ADD di APBDesa," tuturnya secara terpisah.
Hal senada disampaikan Putatmo Sukandar, Kabag Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama Setkab Pacitan. Pihaknya akan duduk bersama dengan lintas stakeholder guna merumuskan dan mengkaji kembali soal proporsi ADD. Seperti Bappemas dan Pemdes, Bappeda, BP2KD, Bagian Hukum, serta Bagian Pemerintahan, akan dilibatkan dalam mengkaji persoalan tersebut.
"Mungkin secepatnya hal tersebut akan segera kami kaji dengan melibatkan sejumlah stakeholder terkait. Kami harapkan, semua pemdes tetap tenang menunggu hasil kajian nantinya," tegas dia. (admin/bangsaonline)

Artikel Terkini

  • Jamali, Upaya Lebih Dini Menyehatkan Jajanan Keliling

    25 November 2018 11:43:39 WIB PEMDES NGUMBUL
    Jamali, Upaya Lebih Dini Menyehatkan Jajanan Keliling
    ngumbul.kabpacitan.id-Jajanan keliling yang biasa dijual di sekolah-sekolah harus sehat. Baik dari bahan, penanganan, maupun saat dikonsumsi. Itu sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan melalui dinas terkait untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. “Tentunya masih ad... ..selengkapnya

  • Permudah Proses Perencanaan dan Penganggaran, Bupati Pacitan Luncurkan Aplikasi “LikIn”

    10 November 2018 11:07:10 WIB PEMDES NGUMBUL
    Permudah Proses Perencanaan dan Penganggaran, Bupati Pacitan Luncurkan Aplikasi “LikIn”
    ngumbul.kabpacitan.id– Pemerintah Kabupaten Pacitan meluncurkan  Aplikasi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Pacitan “LikIn” pada Jumat (9/11/2018) di Pacitan.Bupati Pacitan Indartato saat memberikan sambutan dalam peluncuran “LikIn” mengatakan aplikasi ini berangka... ..selengkapnya

  • Ribuan Orang Ikuti Napak Tilas Gerilya Jenderal Soedirman di Pacitan

    08 November 2018 09:24:40 WIB PEMDES NGUMBUL
    Ribuan Orang Ikuti Napak Tilas Gerilya Jenderal Soedirman di Pacitan
    ngumbul.kabpacitan.id- Ribuan orang mengikuti kegiatan Napak Tilas Rute Gerilya Panglima Besar Jenderal Soedirman menyambut Hari Pahlawan 10 Nopember 2018. Agenda Rutin Napak tilas ini dimulai pada hari Rabu (7/11/2018) siang, dengan titik pemberangkatan di Desa Klepu, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten ... ..selengkapnya

  • Komisi Informasi Jawa Timur Lakukan Monev PPID di Desa Ngumbul

    06 November 2018 05:48:06 WIB PEMDES NGUMBUL
    Komisi Informasi Jawa Timur Lakukan Monev PPID di Desa Ngumbul
    ngumbul.kabpacitan.id- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) desa diharapkan bisa menjalankan tupoksinya sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, baik dalam hal pelayanan Informasi maupun dokumentasi. Hal itu disampaikan Mahbub Junaidi anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ... ..selengkapnya

  • Bupati Serahkan Bantuan Untuk Korban Kebakaran di Petungsinarang

    03 November 2018 10:31:15 WIB PEMDES NGUMBUL
    Bupati Serahkan Bantuan Untuk Korban Kebakaran di Petungsinarang
    ngumbul.kabpacitan.id-Susilo, warga Dusun Nongko, Desa Petungsinarang, Kecamatan Bandar yang rumahnya hangus dilalap si jago merah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan. Penyerahannya sendiri dilakukan oleh Bupati Indartato, Jum’at (2/11/2018). “Pemerintah daerah... ..selengkapnya

Layanan Mandiri


Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Masukkan NIK dan PIN!

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS (GPR)

PROFIL DESA NGUMBUL

E-PAPER SID

Majalah DesaKu

VIDEO LIERASI DIGITAL

BPBD PACITAN

LINK PPID

WEBSITE KIM PENA

Lokasi Ngumbul

tampilkan dalam peta lebih besar