Desa Ngumbul

..selengkapnya

..selengkapnya

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAH DESA NGUMBUL Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  Publik  (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan ..selengkapnya

AGENDA RUTIN KEGIATAN DESA.  BULAN JANUARI Maksimal akhir Januari dibuat laporan semester akhir tahun realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya. Dasar (PERMENDAGRI 113 tahun 2014 pasal 37) Maksimal akhir Januari dibuat PERDES tentang LPJ Realiasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran ..selengkapnya

SOP Pelayanan Informasi Publik   I. LATAR BELAKANG Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dalam rangka mewujudkan keterbukaan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan ..selengkapnya

PERMOHONAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KE KOMISI INFORMASI1. Pemohon mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi dan dicatat pada buku permohonan sengketa informasi publik2. Petugas kepaniteraan memeriksa kelengkapan administrasi pokok.3. Jika kelengkapan administrasi tidak lengkapa. ..selengkapnya

Mekanisme Pengajuan KeberatanBerdasarkan Pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan :Pasal 35(1)    Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ..selengkapnya

PENGHARGAAN TAHUN 2018 KIM PENA JUARA 1 GROUP B LOMBA CERDIK CERMAT KOMUNIKATIF (LCCK) KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) TAHUN 2018 DISKOMINFO JAWA TIMUR PENGHARGAAN GUBERNUR JAWA TIMUR ATAS KEBERHASILAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) PENA DESA NGUMBUL DALAM LOMBA LCCK DALAM RANGKAIAN HARI JADI ..selengkapnya