Desa Ngumbul

Mekanisme Pengajuan KeberatanBerdasarkan Pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan :Pasal 35(1)    Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ..selengkapnya

NO NAMA HARI JAM LAYANAN 1 MISKUN SENIN 08.00 – 14.00 2 HAMDANI SELASA 08.00 – 14.00 3 AI ROHIMAH RABU 08.00 – 14.00 4 FRANKY SUGARA KAMIS 08.00 – 14.00 5 MASHUDI JUMAT 08.00 – 11.30   Selaku Ketua Pengelola PPID Desa Ngumbul   MISKUN Sekretaris Desa   ..selengkapnya

HAK WARGA NEGARA Melihat & Mengetahui Informasi Publik Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum Mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan informasi Mengembangkan ilmu pengetahuan & mencerdaskan kehidupan bangsa Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan ..selengkapnya

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Membangun sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien. Membuat ..selengkapnya

Kelompok berbadan hukum Syarat Pemohon informasi lembaga berbadan hukum Indonesia adalah “Melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri“. ..selengkapnya

Kelompok tidak berbadan hukum Syarat Pemohon informasi kelompok tidak berbadan hukum adalah a. Kelompok Warga Negara Indonesia (WNI) b. Melampirkan tandatangan dan Kartu Tanda Penduduk seluruh anggota kelompok. ..selengkapnya

Perseorangan Syarat Pemohon informasi perseorangan adalah a. Warga Negara Indonesia (WNI) b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). ..selengkapnya

FORMULIRPemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang . HAK PEMOHON INFORMASI PUBLIKPengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi pubblik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ..selengkapnya